Tasikmalaya – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten mengikuti kegiatan Capacity Building TPID yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten sebagai upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta kapasitas anggota TPID dalam mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan komoditas pangan strategis, mulai dari sisi produksi, distribusi, hingga penyusunan kebijakan berbasis data. Melalui rangkaian kunjungan lapangan, diskusi, dan sharing session, peserta memperoleh berbagai praktik baik yang dapat diadaptasi untuk memperkuat pengendalian inflasi di Provinsi Banten.

Pada hari pertama, peserta mengunjungi sentra budidaya cabai yang dikelola Gapoktan Karangsari di Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan tersebut merupakan salah satu sentra produksi cabai dengan luas tanam mencapai sekitar 520 hektare yang dikelola oleh 28 petani dalam 15 kelompok tani. Produktivitas lahan mencapai sekitar 140 kuintal per hektare, menjadikannya salah satu daerah penghasil cabai yang berkontribusi terhadap pasokan di wilayah Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai proses budidaya cabai, mulai dari penanaman hingga panen. Tanaman cabai mulai dipanen pada usia sekitar 120 hari atau empat bulan, dengan interval panen yang dilakukan setiap pekan hingga mencapai sekitar 16 kali petikan selama masa produksi. Setiap hektare lahan ditanami sekitar 10.000–12.000 pohon cabai, sementara contoh lahan seluas tiga hektare mampu menghasilkan sekitar 3 ton cabai pada masa panen. Hasil produksi sebagian besar dipasarkan ke wilayah Bandung dan Jakarta, meskipun distribusi ke Jakarta masih relatif terbatas.

Peserta juga berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi petani, seperti fluktuasi harga, perubahan cuaca, hingga pentingnya penguatan akses pasar agar kesejahteraan petani tetap terjaga. Berbagai pengalaman tersebut menjadi referensi bagi anggota TPID dalam merumuskan strategi menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga komoditas hortikultura.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi peternakan ayam petelur skala besar di Tasikmalaya untuk melihat secara langsung pengelolaan sektor peternakan sebagai salah satu penyedia komoditas pangan strategis. Peternakan tersebut memiliki populasi sekitar 350 ribu ekor ayam petelur dengan kapasitas produksi telur yang saat ini mencapai sekitar 20 ton per hari. Sebelum pandemi COVID-19, produksi bahkan mampu mencapai sekitar 35 ton per hari.

Dalam sesi diskusi, pengelola peternakan menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi industri petelur saat ini adalah tingginya biaya produksi akibat ketergantungan terhadap bahan baku pakan. Kebutuhan jagung untuk pakan mencapai sekitar 30 ton per hari, sementara pasokan jagung domestik masih belum sepenuhnya mencukupi. Selain itu, bahan baku konsentrat pakan masih bergantung pada impor sehingga biaya produksi menjadi relatif tinggi.

Di sisi lain, peternak juga menghadapi fenomena harga telur yang kerap mengalami penurunan di bawah biaya produksi. Dengan Harga Pokok Produksi (HPP) yang berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, penurunan harga pasar sering kali menyebabkan kerugian bagi peternak. Kondisi tersebut mendorong pentingnya upaya menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan permintaan agar usaha peternakan tetap berkelanjutan sekaligus mampu menjaga pasokan pangan.

Selain kunjungan lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan sharing session bersama TPID Kota Tasikmalaya dan TPID Kabupaten Tasikmalaya. Kedua daerah memaparkan berbagai praktik baik dalam implementasi Strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berbagai inovasi yang telah diterapkan, mulai dari penguatan kerja sama antar daerah, pemanfaatan data harga secara berkala, hingga sinergi bersama kelompok tani dan pelaku usaha, menjadi referensi bagi daerah lain dalam memperkuat pengendalian inflasi.

Pada sesi berikutnya, Badan Pangan Nasional menyampaikan materi mengenai Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023. Materi tersebut menekankan pentingnya penyusunan proyeksi ketersediaan dan kebutuhan pangan sebagai early warning system untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan maupun gejolak harga. Dengan proyeksi yang akurat, pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah mitigasi lebih dini melalui penguatan produksi, distribusi, maupun kerja sama antarwilayah.

Kegiatan juga menjadi ruang diskusi yang produktif bagi seluruh anggota TPID untuk saling bertukar pengalaman dan menggali berbagai peluang penguatan sinergi. Pemanfaatan teknologi, digitalisasi data, serta pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Melalui kegiatan Capacity Building ini, diharapkan koordinasi dan kolaborasi antaranggota TPID semakin solid sehingga mampu memperkuat implementasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Banten. Berbagai praktik baik yang diperoleh dari lapangan diharapkan dapat diadaptasi sesuai karakteristik daerah masing-masing, guna menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (ndank)