SERANG – Ketika harga cabai, beras, atau bawang melonjak, yang terdampak bukan hanya masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga petani yang sering kali justru memperoleh harga rendah saat musim panen. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan pangan bukan semata-mata produksi, melainkan tata kelola distribusi.

Provinsi Banten memiliki potensi besar sebagai daerah agribisnis. Kabupaten Lebak, Pandeglang, hingga Serang menjadi lumbung berbagai komoditas pertanian. Sementara kawasan Tangerang Raya merupakan pusat konsumsi dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Ironisnya, kedua wilayah tersebut masih dipisahkan oleh rantai distribusi yang panjang sehingga harga di tingkat petani dan konsumen sering kali tidak seimbang.

Karena itu, keberadaan PT Agrobisnis Banten Mandiri (PT ABM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki posisi yang sangat strategis. Perusahaan daerah ini tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga harus menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan daerah dan kebijakan penyelenggaraan pangan di Provinsi Banten.

Transformasi PT ABM dapat dimulai melalui tiga langkah utama.

Pertama, memperkuat fungsi sebagai off-taker atau penjamin pasar hasil pertanian. Saat panen raya, BUMD harus hadir membeli hasil panen petani dengan harga yang wajar sehingga petani tidak bergantung sepenuhnya kepada tengkulak. Penguatan collection center, gudang modern, hingga Rice Milling Unit (RMU) akan memberikan nilai tambah sekaligus menjaga kualitas komoditas sebelum dipasarkan.

Kedua, modernisasi sektor pertanian melalui teknologi. Pemanfaatan Internet of Things (IoT), sensor lahan, irigasi pintar, hingga sistem prediksi produksi akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko gagal panen. Di sisi lain, jalur distribusi yang lebih efisien mampu menekan biaya logistik sehingga harga pangan menjadi lebih stabil.

Ketiga, memperkuat kerja sama antardaerah berbasis digital. Kebutuhan pangan Banten tidak dapat dipenuhi secara parsial. Sinergi dengan BUMD pangan di provinsi lain melalui sistem digital yang transparan akan mempercepat distribusi komoditas sekaligus menjaga pasokan ketika terjadi gejolak harga. Teknologi seperti ERP, dashboard manajemen, dan analitik data dapat menjadi fondasi pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Pengalaman transformasi digital di lingkungan PT ABM menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya memindahkan transaksi ke aplikasi, tetapi membangun ekosistem perdagangan yang menghubungkan petani, distributor, dan konsumen secara lebih efisien. Teknologi menjadi alat untuk mempersempit kesenjangan informasi pasar sekaligus meningkatkan transparansi tata niaga pangan.

Apabila seluruh strategi tersebut dijalankan secara konsisten, manfaatnya akan dirasakan secara luas. Biaya distribusi dapat ditekan, produktivitas meningkat, kinerja perusahaan daerah semakin sehat, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah, dan yang paling penting, masyarakat memperoleh kepastian pasokan pangan dengan harga yang lebih stabil.

Menjaga dapur masyarakat Banten bukanlah pekerjaan yang selesai dalam semalam. Dibutuhkan komitmen pemerintah daerah, BUMD, petani, pelaku usaha, hingga pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. Ketika seluruh ekosistem bekerja bersama, maka cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan di Tanah Jawara bukan lagi sekadar wacana, melainkan menjadi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.