Penjabat (Pj) Gubernur Al Muktabar menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan guna menekan angka inflasi di Provinsi Banten. Pemprov Banten terus mengamati beberapa komoditi yang bisa mempengaruhi inflasi kemudian akan mengkomunikasikan rumus secara cermat untuk menanganinya.
Pemerintah Provinsi Banten memiliki sejumlah upaya strategis dalam menekan kenaikan harga dan ketersediaan bahan pokok yang disebabkan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Terkait dengan posisi kemarin di bulan puasa maupun hari-hari besar lainnya, kebutuhan masyarakat Banten terus meningkat. Maka dengan ini kebijakan bersama antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam melakukan analisis kebutuhan masyarakat,” ungkap Pj Gubernur Al Muktabar.
Dengan berkolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat untuk menerapkan kebijakan yang bisa menekan harga komoditi, ketersediaan pangan terutama dalam menekan inflasi.
BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) melakukan penandatanganan kesepakatan atau MoU dengan Bulog DKI Jakarta dan Banten terkait dengan pengoperasian dua buah Rice Milling Unit (RMU) dan gudang. MoU dilaksanakan di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (8/5/2023).
RMU dan Gudang itu nantinya akan digunakan sebagai tempat pengolahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Banten. Apalagi kapasitas operasinal RMU milik Bulog yang masing-masing mencapai 8 ton per jam dan kapasitas gudang sebesar 3.500 ton.
Kepala Kanwil Bulog DKI Jakarta dan Banten Basirun mengaku optimis serapan gabah yang dilakukan oleh BUMD akan lebih optimal dengan adanya dua RMU dan Gudang tersebut. Ini juga sekaligus akan membantu Pemprov Banten dalam rangka menjaga stabilitas harga beras di pasaran yang berdampak pada kenaikan angka inflasi.
Direktur Utama (Dirut) PT Agrobisnis Banten Mandiri Saeful Wijaya mengungkapkan, MoU ini hanya langkah awal menuju penjajakan Kerjasama yang lebih serius lagi, karena setelah ini akan dilakukan PKS baru kemudian bisa beroperasi.
“Kita akan melakukan perhitungan dan penilaian dulu terhadap kondisi existing dari RMU dan gudang itu,” katanya.
Terlebih, lanjutnya, RMU itu secara teknologi masih jauh tertinggal karena masih menggunakan bahan bakar solar. Sementara saat ini hampir seluruh RMU yang modern sudah menggunakan listrik.
“Biaya operasional kita akan membengkak jika memaksakan menggunakan solar, terlebih saat ini pembelian solar sendiri sangat dibatasi oleh pemerintah,” ungkapnya.
Maka dari itu, lanjutnya, di dalam PKS nanti hal ini akan kita bahas bersama. Yang jelas, Saeful menginginkan RMU itu sudah terkonversi ke listrik, sehingga biaya operasionalnya bisa lebih murah. “Sebelum ada PKS, kita ingin itu dikonversi terlebih dahulu ,” katanya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar berharap, dengan adanya MoU ini bisa menyelesaikan persoalan ketahanan pangan daerah kita. Apalagi Banten ini menjadi salah satu daerah pemasok beras terbesar secara nasional, karena cakupan persawahan kita sangat luas sekali.
