TANGERANG – Kepemimpinan Kepala Daerah di wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang selama 10 tahun terakhir, apalagi menjelang Pemilu pada Februari 2024 dan Pilkada November 2024 mendatang sangat menarik dicermati dan dianalisa. Pasalnya, dari segala isu kebijakan dan output yang dihasilkan menjadi bahan evaluasi untuk suksesi kepemimpinan mendatang. Intinya Publik harus mendapat pencerahan yang edukatif dan menyerahkan.
Maka dari itu, Kajian Politik Nasional (KPN) bekerjasama dengan Perkumpulan insan pers di wilayah Tangerang Raya yang tergabung dalam Balai Media Center (BMC) dan Fraksi Teras menggelar diskusi publik 2 minggu sekali dengan tema besar “Menakar 1 Dasawarsa Kepemimpinan Tangerang Raya”. Diskusi perdana digelar di Loteng Cafe, Kota Tangerang, Jumat (6/10/2023)
Dalam diskusi pertama mengangkat tema infrastruktur dan transparansi anggaran tersebut menghadirkan Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan dan aktivis Tangerang Raya, Saiful Basri. Tamil dalam paparannya mengatakan dalam konteks infrastruktur diwilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, dirinya melihat hanya Arif Wismansyah yang berusaha menjembatani kemajuan wilayah yang dikuasai oleh pengembang dan non pengembang untuk mereduksi kesenjangan sosial.
“Contohnya dengan menghadirkan Bus Tayo dan angkutan pemda lainnya, itu adalah kebijakan yang dilakukan guna mereduksi kesenjangan sosial yang ada, terlepas dari baik buruknya, saya cukup mengapresiasi langkah tersebut,” Ungkap Akademisi Universitas Dian Nusantara ini.
Kendati demikian Kang Tamil panggilan akrabnya mengkritik keras perilaku kaku-nya pejabat publik di Kota Tangerang terhadap keterbukaan informasi publik yang ada.
“Banyak teman-teman pers mengeluh kepada saya tentang informasi publik di Tangerang raya, saya bingung, apa sih yang mau ditutupin? Ini menjadi PR besar bagi pemda Tangerang Raya,” tandasnya.
Disisi lain, Aktivis Tangerang Raya Saiful Basri mengatakan bahwa transparansi anggaran di Tangerang Raya masih menjadi sesuatu yang rumit untuk di akses.
“Kita sebagai warga negara ingin melihat apakah pembangunan yang dilakukan itu susah sesuai dengan keinginan warga atau justru hanya keinginan pejabat semata,” tandasnya.
Kang Tamil juga menambahkan jika pengaruh pengembang kawasan hunian dan sentuhan swasta dihilangkan dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, maka Kota Tangerang yang dinilai sebagai wilayah yang akan terlihat pembangunannya.
“Saya kira yang bertahan paling lama itu Kota Tangerang, karena memang kebijakannya bersifat menyeluruh, contohnya membayarkan BPJS warga, bedah rumah yang diapresiasi pemerintah pusat dengan mendapat alokasi banyak, beasiswa masif, saya kira itu kebijakan yang cukup baik,” paparnya.
Dalam diskusi ini, sebagai pemantik dan moderator adalah Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul. Adib mengutarakan diskusi ini sebagai tanggung jawab sosial kaum pers, akademisi dan civil society untuk berkontribusi dan memberikan masukan agar pemda Tangerang Raya selalu menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan kemaslahatan bagi rakyat.
